5 Fakta Pemecatan 1 Juta PNS yang Diputuskan Pemerintah Indonesia

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk memahami rencana rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara rasional, tidak emosional.

Menurut dia, rasionalisasi atau pengurangan jumlah pegawai negeri sipil harus dilakukan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Tak tanggung-tanggung, ia bertujuan untuk mengurangi 1 juta pegawai negeri datang ke 2.019.

"Pemerintahan ini dibangun dengan rasionalitas, akan menentukan kebutuhan karyawan juga harus rasional. Perhatikan kapasitas anggaran masing-masing. Anggaran belanja pegawai Periode jauh lebih besar daripada belanja publik yang ada?. Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Karyawan yang alat, bagaimana roda pemerintahan dapat dijalankan, "kata Yuddy. Yuddy menteri mengatakan, saat ini ada sekitar 244 kabupaten / kota yang komposisi belanja pegawai di anggaran lebih dari 50 persen. Ini adalah fenomena yang administrasi kurang rasional, harus mayoritas anggaran dialokasikan untuk belanja publik.

"Oleh karena itu, harus ada rasionalisasi karyawan. Mulai organisasi audit, pemetaan terus karyawan, dan akan menyebabkan pengurangan karyawan secara proporsional dengan kondisi obyektif masing-masing," katanya.

Pemerintah Jokowi-JK berencana untuk merasionalisasi atau mengurangi jumlah pegawai negeri sipil mulai 2017. Berikut merdeka.com akan merangkum beberapa fakta di balik itu dalam rangka mempersiapkan pegawai negeri sipil. Mari simak ulasan dari 5 fakta keputusan pemerintah tentang pemberhentin 1 juta PNS.

Pemerintah menargetkan hanya mempekerjakan 3,5 juta PNS

lensaterkini.web.id - Menteri Yuddy mengatakan bahwa jumlah PNS adalah idealnya 1,5 persen dari populasi. Saat ini PNS untuk rasio penduduk 1,77 persen.

"Jadi kira-kira hanya 3,5 juta PNS yang bekerja tetapi yang kompeten," kata Yuddy. Rasionalisasi karyawan perlu dilakukan untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Tanpa itu, akan sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain untuk kualitas tata kelola pemerintahan yang buruk.

"Dengan situasi yang buruk dan sistem negara kita mungkin tidak menjadi pelaku ekonomi tarik bisnis baik di dalam dan luar negeri," kata Yuddy.

Korban pemangkasan diutamakan PNS bukan sarjana

Menteri Yuddy panggilan, refleksi dari kualitas sumber daya manusia berasal dari pendidikan. Untuk masa depan, pemerintah ingin para pejabat sipil negara berasal dari ulama. "Untuk melakukan pekerjaan pemerintah tidak sumber daya manusia yang banyak, tetapi orang-orang yang terpercaya," kata Yuddy.

Tapi itu tidak berarti non sarjana PNS diberhentikan segera. Dinaikkan PNS pensiun atau yang akan diberhentikan seorang karyawan yang tidak kompeten, tidak melakukan, tidak produktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pemberhentian ditawarkan melalui skema pensiun dini

lensaterkini.web.id - Menteri Yuddy akan melakukan PHK, salah satunya melalui program pensiun. Dia mencatat, rasionalisasi susunan kepegawaian nasional sebanyak 4,7 juta orang, dan diperkirakan bahwa sebanyak 520.000 karyawan akan pensiun.

"Oleh karena itu pendekatan moratorium adalah negatif untuk pertumbuhan nol. Nol pertumbuhan laju pertumbuhan maksimum 0, jadi misalnya di kantor yang 100 pensiun maksimum meningkat menjadi setidaknya 20," kata Yuddy di Kementerian Keuangan.

Menteri Yuddy akan membuat pengaturan personil sesuai dengan UU dan selesai pada 2019. kedatangan Hal ini diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan postur ideal. Itu adalah susunan integritas, disiplin, berpendidikan, profesional, kompeten, dan inovatif.

Pangkas 5 persen belanja pegawai

Dalam waktu dekat, Kementerian PAN-RB akan menerbitkan aturan teknis untuk memetakan sumber daya manusia di daerah, baik dengan nomor atau posisi untuk mengetahui kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Dengan kebijakan rasionalisasi, pemerintah menargetkan pengurangan belanja pegawai secara nasional dari 33,8 persen menjadi 28 persen dari total APBN / APBD selama 2015-2019 jangkauan.

"Dengan sekitar 5 persen dari target mengurangi belanja pegawai, baik di tingkat pusat dan daerah, jumlah proyeksi karyawan yang akan dirasionalisasi sekitar satu juta orang hingga tahun 2019," katanya.

Ada ratusan Kabupaten/Kota belanja daerah didominasi gaji PNS

lensaterkini.web.id - Saat ini, ada sekitar 244 kabupaten / kota yang komposisi belanja pegawai di anggaran lebih dari 50 persen. Ini adalah fenomena yang administrasi kurang rasional, harus mayoritas anggaran dialokasikan untuk belanja publik.

"Oleh karena itu, harus ada rasionalisasi karyawan. Mulai organisasi audit, terus pemetaan karyawan, dan akan menyebabkan pengurangan karyawan secara proporsional dengan kondisi obyektif masing-masing," kata Menteri Yuddy.

Terimakasih Telah Berkunjung, Have FUN
LensaTerkini
Tag : Fakta
Back To Top
ADA Voucher Belanja Gratis Klik Gambar dibawah ini
Agen Bola